Tuntutan Buruh Migran Indonesia Peringati Hari Buruh Sedunia

Buruh Migran Indonesia
Foto: kompas.com

Indonesiantoday: MayDay – Presiden Jokowi dalam pidatonya di ASEAN Summit Manila berjanji untuk memenuhi keluhan buruh migran Indonesia yang bekerja di berbagai sektor. Ditegaskannya bahwa, instrument perlindungan buruh migran di ASEAN harus segera diwujudkan karena kontribusi buruh migran di ASEAN.

Sementara itu baru-baru ini di Hongkong, Presiden Jokowi juga menampung keluhan buruh migran Indonesia terkait perlakuan diskriminatif yang mereka terima sebagai buruh di Hongkong, dan presiden berjanji akan menindak lanjuti persoalan tersebut. Fakta ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dialami pekerja Indonesia di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE mengharapkan agar perlindungan buruh migran Indonesia tidak hanya berhenti di pidato Presiden dan lembaran aturan pemerintah.
“Segera wujudkan perlindungan sejati,” serunya.

Reaksi Presiden sebelum peringatan hari buruh perlu diapresiasi, khususnya terkait permasalahan perlindungan buruh. “Di tingkat kebijakan, sebenarnya komitmen perlindungan bisa diimplementasikan dengan UU No.6 th 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya,” ucap Wahyu.

Wahyu melihat keengganan dari pihak pemerintah Indonesia untuk menjalankan komitmen menyikapi permasalahan TKI. Terkesan pemerintah masih menganggap masalah ini sebagai beban tambahan dan bukan sebagai amanat atau tanggung jawab menghadirkan negara dalam upaya perlindungan buruh migran.

Migrant CARE menilai keengganan tersebut tampak dalam usulan pemerintah yang cenderung mereduksi substansi RUU perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pembahasan di DPR-RI untuk legislasi penggantian UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

Untuk menjawab draft yang diusulkan Komisi IX DPR-RI yang kontennya banyak mengacu dan berpedoman pada Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya, Kemenaker RI yang menjadi leading sector pemerintah RI justru mengusulkan draft RUU yang tidak jauh berbeda dengan UU yang akan digantikan dan melucuti substansi perlindungan sebagaimana yang ada dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Situasi ini juga diperparah dengan keengganan pemerintah RI dan DPR-RI untuk membahas RUU perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Ratifikasi Konvensi ILo 189/2011 tetang kerja Layak PRT yang sesungguhnya bisa menjadi penyempurna payung perlindungan bagi buruh migran Indonesia.

Fakta lain yang diungkap Wahyu adalah kasus-kasus TKI yang mengancam keselamatan nyawa masih terus terjadi di sejumlah negara. Pemerintah perlu serius menyikapi hal ini. “Kasus kematian dan kerentanan buruh migran Indonesia masih terus berlangsung.

Berita terkait: Diduga 152 TKI Korban Di Klang Korban Penyelundupan Manusia

Di Malaysia terungkap adanya kasus perbudakan yang dialami oleh ratusan buruh migran Indonesia di pabrik pengolahan sarang burung walet Maxim. Di Saudi Arabia terungkap adanya kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami sekitar 300 buruh migran Indonesia. Walaupun Kemlu RI sempat merilis kasus tersebut, tapi belum ada penuntasan kasus tersebut hingga kini,” ungkap Wahyu.

Tuntutan Migrant Care Peringati Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2017:

1. Pemerintah RI dan DPR-RI segera menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan semangat mewujudkan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia.

2. Pemerintah RI dan DPR-RI mengakhiri praktek monopoli penempatan buruh migran Indonesia oleh PPTKIS dengan menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengedepankan tata kelola migrasi tenaga kerja sebagai bentuk pelayanan publik oleh negara.

3. Pemerintah Indonesia segera menuntaskan kasus-kasus buruh migran Indonesia yang berorientasi pada pemenuhan akses keadilan pada korban/keluarga buruh migran.

4. Pemerintah Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan sumberdaya diplomasi politik luar negerinya secara maksimal dalam penuntasan instrumen perlindungan buruh migran ASEAN di tahun ini seperti yang menjadi tekad Presiden Jokowi.

Feel free to share

Similar Articles

Leave a Reply

Top